Indramayu, Ciayumajakuning.com – Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia menyusul berulangnya kasus yang melibatkan anggota Polri. Sorotan ini mencuat setelah sejumlah perkara, mulai dari dugaan penyalahgunaan narkotika hingga kasus kekerasan yang berujung kematian di Sulawesi Selatan, mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai situasi yang terjadi tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan individual semata. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dari pucuk pimpinan Polri untuk mengendalikan keadaan sekaligus memperbaiki kultur internal yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, Kapolri harus mengambil alih penanganan berbagai kasus tersebut secara langsung dan memastikan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti melanggar hukum. Hinca mendorong agar seluruh personel yang terindikasi terlibat segera ditempatkan di Penempatan Khusus (Patsus) guna menjalani proses pemeriksaan secara intensif dan transparan.
Ia juga meminta agar anggota yang tengah diperiksa dibebastugaskan sementara dari jabatan struktural maupun tugas operasional untuk menjamin objektivitas penyelidikan. Proses hukum, kata dia, harus dilakukan secara cepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu memberikan batas waktu satu bulan kepada Kapolri untuk menunjukkan hasil nyata dari upaya pembenahan internal. Ia memandang momentum Ramadan sebagai waktu yang tepat bagi Korps Bhayangkara melakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kinerja maupun integritas personel.
Komisi III, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap langkah-langkah yang diambil Polri. DPR, sebagai mitra kerja, berkepentingan memastikan institusi tersebut tetap profesional dan dipercaya masyarakat.
Hinca menegaskan bahwa masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik dan penuh dedikasi. Namun, tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan dinilai penting untuk menjaga marwah institusi sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
